Bikin Heran Polisi Pidanakan Pengunggah Video Polantas Korup

Dekan Fakultas
Hukum Universitas Khairun
(Unkhair) Ternate, Maluku
Utara (Malut), Syawal Abdul
Ajid, mengaku janggal polisi
menetapkan pengunggah video
anggota Polantas menerima
suap, Aldun, sebagai
tersangka.
"Saya meminta kepada
mahasiswa atas nama Aldun
Fikri untuk melapor ke Pusat
Konsultasi Bantuan Hukum
(PKBH) Unkhair yang
dipusatkan di Fakultas Hukum
apabila merasa dirugikan
untuk mendapat bantuan
hukum," katanya, di Ternate,
Sabtu (3/10).
Dia mengatakan, menyangkut
dengan uang titipan ke
pengadilan maka perlu
diklarifikasi, apakah benar
uang dititipkan ke pengadilan.
Selain itu, denda harus
diselesaikan di pengadilan,
kemudian besaran denda juga
sesuai dengan pelanggaran.
Syawal mengungkapkan
Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang lalu lintas
menyebutkan tidak ada titipan
uang ke anggota kepolisian
yang bertugas di lapangan,
tetapi langsung ke pengadilan
dan besaran denda sesuai
dengan pelanggaran.
"Sesuai pencermatan bahwa
selama ini tidak ada titipan di
anggota lantas, karena dalam
UU, titipan tersebut langsung
ke pengadilan," ujarnya.
Olehnya itu, pihaknya
meminta kepada keluarga yang
apabila merasa dirugikan maka
melaporkan ke PKBH Unkhair
mekanismenya baik melalui
tulisan maupun
menyampaikan secara
langsung lisan untuk
didampingi.
Sementara itu, Kapolda Malut,
Brigjen Zulkarnain, ketika
dikonfirmasi terkait aturan
ada tidaknya uang titipan saat
tilang, mengaku, pada
prinsipnya, proses itu
dilaksanakan sesuai dengan
SOP yang di berlakukan
sebagai pelengkap atas
undang-undang.
"Ada SOP-nya, biasa dititipkan
apabila, sudah ada MoU
dengan Bank BRI," katanya.
Zulkarnain mengatakan
pihaknya sudah ada MoU,
tetapi BRI belum memahami
secara teknis.
"Apabila tidak ada BRI, maka
kepada yang bersangkutan,
kepada petugas, maka
menunggu waktu sidang,
biasanya titipan itu, apabila
yang kena tilang tidak
berdomisili di tempat atau
punya kegiatan lain yang
membutuhkan waktu cepat
sehingga tidak bisa menghadiri
sidang," katanya.